Persengketaan Blok Ambalat

Kamis, Juni 11, 2009 // 1 komentar // Rudy // Category: Sisi Lain //

Lagi dan lagi ga ada kerja'an akhirnya mengisi waktu luang dengan mencoba surfing di dunia maya karena di dorong oleh rasa penasaran Saya terhadap asal mula akar persengketaan Blok Ambalat yang baru-baru ini menjadi berita hangat di media masa. Seputar permasalahan yang melanda Indonesia dan Malaisya akhir-akhir ini sepertinya sudah semakin beragam, diantaranya Masalah TKI, Kasus Penyiksa'an mantal model Indonesia "Manohara", kasus ilegallogging, dll. Namun yang sengaja Saya angkat di sini merupakan kasus blok Ambalat karena ini jelas menyangkut harga diri dan martabat bangsa kita. Rupanya permasalahan yang ada sa'at ini adalah kelanjutan dari puluhan tahun yang lalu, dan berikut adalah informasi yang saya dapatkan dari hasil surfing.

Ambalat adalah blok laut luas 15.235 kilometer persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah.


Awal Persengketaan


Persoalan yang timbul setelah pada tahun 1967 pertama kali dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia kedua belah pihak akhirnya sepakat kemudian pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia disebut sebagai ''Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia'', kedua negara masing2 melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, tak lama berselang masih pada tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani ''Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia'' akan tetapi, kembali pada tahun 1979 pihak Malaysia kembali membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan serta merta menyatakan dirinya sebagai '''negara kepulauan''' dan secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat kedalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10' arah utara melewati pulau Sebatik. tentu peta inipun sama nasibnya dengan terbitan Malaysia pada tahun 1969 yaitu diprotes dan tidak diakui oleh pihak Indonesia dengan berkali-kali pihak Malaysia membuat sendiri peta sendiri padahal telah adanya perjanjian ''Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia'' tahun 1969 dan ''Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia'' tahun 1970, masyarakat Indonesia melihatnya sebagai perbuatan secara terus menerus dari pihak Malaysia seperti ingin melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia.

AKSI-AKSI SEPIHAK

1. Tgl 21 Februari 2005 di ''Takat Unarang'' {nama resmi ''Karang Unarang'') Sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia Kapal Diraja Sri Malaka|KD Sri Malaka,
   
2. Angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat.
   
3. Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang ke Shell, Unocal dan ENI.
4. Berkaitan dengan itu pula surat kabar Kompas mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf berkaitan perkara tersebut . Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah dalam kawasan yang dituntut oleh Malaysia, dengan itu Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Sejajar dengan itu, Malaysia menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap surat kabar KOMPAS yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja.
   
5. Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo kemudian membuat permohonan maaf dalam sebuah berita yang dilaporkan di halaman depan harian tersebut pada 4 Mei 2005, di bawah judul ''Kompas dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Sepakat Berdamai''.Kompas
   
6. Pada koordinat: 4°6'03.59"N 118°37'43.52"E terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia Kapal Diraja Sri Johor (KD Sri Johor), Kapal Diraja Buang (KD Buang) dan Kapal Diraja Kota Baharu (Kota Baharu) berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa yang kemudian terjadi Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada tgl. 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya ''Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005'' bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.
   
7. Shamsudin Bardan, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) menganjurkan agar warga Malaysia mengurangi pemakaian tenaga kerja berasal dari Indonesia
   
8. Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia.
   
9. Tgl 24 Februari 2007 pukul 10.00 WITA, yakni kapal perang Malaysia Kapal Diraja Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut, pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang Kapal Diraja Budiman melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.
   
10. Tgl 25 Februari 2007 pukul 09.00 WITA Kapal Diraja Sri Perlis memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati, kembali sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard, kemudian empat kapal perang yakni KRI Ki Hajar Dewantara, Kapal Republik Indonesia, KRI Untung Suropati dan KRI Welang disiagakan.
    

Credit by : Wiki